Djarot: Saya dan Ahok Pikirkan Jakarta Hingga 20 Tahun ke Depan

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku mempunyai rencana untuk pembangunan Jakarta hingga 20 tahun ke depan. Djarot bersama pasangannya yang dulu ingin membangun Jakarta sebagai kota yang modern.

"Saya dan Pak Ahok memikirkan, kita ini bagaimana membangun Jakarta. Kita memikirkan 20 tahun ke depan Jakarta seperti apa. Kami ingin Jakarta kita bikin betul-betul menjadi kota yang modern," kata Djarot saat pembukaan pameran seni rupa di Kota Tua, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2017).
Djarot mengatakan proyek-proyek yang saat ini telah dibangun merupakan buah pemikiran dan perencanaannya bersama Ahok. Dia merasa bangga setelah diresmikannya simpang susun semanggi yang diklaimnya sebagai ikon Jakarta.

"Makanya banyak aktivitas dikerjakan sungguh-sungguh oleh Pak Ahok. Bagaimana beliau sangat keras membersihkan kali-kali kita. Bagaimana memperbesar kali dan trotoar. Juga membangun kebanggan Jakarta simpang Susun Semanggi," sebutnya.
Djarot mengatakan proyek-proyek yang saat ini telah dibangun merupakan buah pemikiran dan perencanaannya bersama Ahok.Djarot mengatakan proyek-proyek yang saat ini telah dibangun merupakan buah pemikiran dan perencanaannya bersama Ahok (Foto: Fida/detikcom).

Djarot mengatakan akan segera meresmikan proyek-proyek lainnya yang dirancang bersama Ahok. Ia akan segera meresmikan 106 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan seni mural di Kalijodo.

"Oktober nanti kita resmikan lagi 106 RPTRA. Kita akan bangun tembok di Kalijodo. Tembok batas namanya yang lempengannya menggunkan Tembok Berlin," tuturnya.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga ingin Jakarta menjadi daerah yang penuh dengan situs sejarah. Dia berjanji akan membebaskan bangunan cagar budaya tipe A untuk membantu pelestarian sejarah di Ibu Kota.

"Kita akan bebaskan PBB bangunan. Agar masyarakat bisa semakin semangat menjaga cagar budaya," paparnya.
(fdu/nvl)

"Puteri Presiden Jokowi marah-marah di Instagram Story, Ada apa? Padahal kan sebentar lagi mau Wedding"

Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, mendadak marah-marah di Instagram Story.

Kahiyang membeberkan sebuah Direct Message (DM) yang ia terima dari seorang netizen.
Meski begitu, Kahiyang menutupi identitas sang pengirim DM.

Instagram Story itu kemudian diunggah kembali oleh akun gosip instagram @lambenyinyir.

Lewat pengakuan Kahiyang atau yang lebih akrab disapa Ayang itu, seorang ibu-ibu mengusik dirinya.

Ternyata sang ibu mengomentari calon suami Ayang, yakni Bobby Afif Nasution.

Diketahui Bobby merupakan pria asal Medan, Sumatera Utara.

Lewat DM, si ibu menyebut bahwa seharusnya perempuan Jawa atau Sunda mendapatkan suami Jawa atau Sunda.

Karena menurut sang ibu, perempuan tersebut harus lebih banyak menyesuaikan diri dengan suami dan keluarga besarnya jika berbeda suku.

Tak hanya itu, sang ibu juga menyebut bahwa perempuan Jawa sudah wajib memiliki anak laki-laki untuk meneruskan marga.



Bahkan sang ibu membandingkan pilihan Kahiyang dengan anak-anak Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tentu saja hal ini membuat Ayang gerah.

Ia menyebut sang ibu dengan sebutan 'ibu-ibu rempong'.

Kahiyang tidak terima dengan ucapan sang ibu.

Karena keluarga Kahiyang dan calon suaminya sama-sama sudah memberi restu untuk mereka menikah nantinya.

Bahkan ia bertanya balik mengenai jaminan kebahagiaan yang akan didapat Kahiyang jika ia menikah dengan orang Jawa atau bukan.



Melihat hal ini, warganet pun ikut berkomentar.

Mereka menyayangkan sikap sang ibu yang bahkan sampai mengirim DM kepada Kahiyang.

Beberapa juga menceritakan keluarga mereka yang tak hanya menikah dengan satu suku saja.

@apsarierie: Duhhh wkwkwkwkkkk maknya rempong bnerrrrrrrrr

@iinsuharun: Ini yg nikah siapa yg nyinyir siapa si. Pak Jokowi aja oke2 aje, lah ini ibu2nya siapenye (emoji)

@ely_farida: Jodoh mah yg ngelakonin orangnya bukan sukunya.. aku beda suku kemana mana.. bahagia sampai kini...

@naomitobing: Ini ibuk2nya perhatian amat sama jodoh mbak ayang. Mungkin anaknya pengen besanan sama pakde juga. @anadnm

@lovely_mochi_thepom: Wajib katanya, dikira solat kali ah..

@fika_ys: Kok gw ngakak yaa.. (emoji) ibu2 rempong kebanyakan micin (emoji)

@deannadita: Orang mau nikah biasanya stressnya ngelebihi biasanya, ditambah lagi ngerjain thesis, ditambah liat komen usil.. semangaaat mba kahyaaang!

Grasi Antasari dan Kematian Nurani Kita atas Hukuman Ahok

Tidak dapat dimungkiri bahwa hukum kita baik dalam teori maupun dalam implementasi teori di lapangan, masih memiliki banyak masalah. Keadilan hukum yang dirindukan oleh setiap warga bangsa ini pun, kadang-kadang terasa begitu jauh dari kerinduan itu.

Setali tiga uang dengan kehidupan politik di negeri ini, yang tidak kalah atau berbeda dengan praktek penegakan hukum kita. Baik dalam sistem dan pelaksanaan pemilu dan pilkada maupun dalam kehidupan politik secara keseluruhan.
Karena itu setiap kasus hukum yang ada dan dalam penyelesaiannya, selalu menimbulkan wacana atau keributan di ruang publik bangsa ini. Ketidakpuasan-ketidakpuasan selalu saja terjadi, sehingga ekspresi ketidakpuasan dalam berbagai macam cara dan bentuk pun seperti tidak pernah berhenti.

Kalau dirunut ke belakang, terdapat begitu banyak kasus hukum yang tidak berhenti begitu saja di meja pengadilan, tetapi melahirkan begitu banyak sorotan dan kritik, yang tidak lain merupakan ekspresi ketidakpuasan itu.

Antara Grasi Antasari dan Problem Hukum Ahok

Judul esai di atas, tidak bermaksud untuk memberikan suatu provokasi kepada pihak mana pun dalam kaitan dengan pemberian grasi kepada Antasari Azhar oleh Presidan Jokowi pada Senin (23/1/2017).

Sebagaimana diketahui, Antasari Azhar mendapat hukuman penjara 2 tahun atas kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Sukarnaen, karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan terhadap Direktur PPT Putra Rajawali Banjaran.

Penulis juga tidak bermaksud untuk memberikan tekanan kepada pihak mana pun supaya mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera diberikan grasi juga. Apalagi Ahok sendiri seperti kita ketahi, dirinya tidak mengemis keringanan hukum dari Presiden Jokowi, meskipun dirinya adalah teman Jokowi karena pernah menjadi wakil gubenur DKI Jakarta tataka Jokowi menjadi gubernur DKI sebelum menjadi Presiden.

Meskipun harus diakui bahwa sampai hari ini masih banyak pihak yang menginginkan agar Ahok juga harus diberikan grasi oleh Presiden Jokowi. Adapun pihak yang mengharapkan agar Ahok juga diberi grasi itu memiliki banyak alasan, di antaranya karena Ahok sangat dibutuhkan kehadirannya untuk membangun Jakarta.

Karena untuk membangun Jakarta ke depan, oleh banyak kalangan dirasakan akan lebih bergairah jika ada kontribusi dari mantan bupati Belitung itu. Dan tidak dapat disangkal memang bahwa pemikiran-pemikiran dan pengalaman Ahok dalam membangun Jakarta, dari kapabilitas Ahok memang benar-benar tidak diragukan oleh pihak mana pun.

Apalagi, pertama, hukuman penjara yang diterima Ahok hanya 2 tahun. Kedua, kebenaran dalam pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok, apa itu benar-benar bermaksud menista agama seperti dituduhkan itu atau bukan, sebenarnya sampai hari ini masih dalam koridor kontroversi.

Meskipun dari perspektif material hukum yang didakwakan kepada Ahok (maaf saya bukan ahli hukum) memang memenuhi syarat untuk mendapat hukuman penjara selama 2 tahun. Namun, harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima keputusan hakim 2 tahun penjara bagi Ahok, dan masih menginginkan agar Ahok bebas.

Mereka berpendapat bahwa keputusan pemenjaraan Ahok lebih sebagai upaya untuk meredam emosi massa yang membludak pada waktu itu. Atau, berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana kita dapat melihat persoalan itu secara lebih detail dari perspekti pemberian grasi presiden, apakah memang mungkin atau wajib atau seharusnya diberikan kepada Ahok?

Seputar Grasi Presiden

Seperti diketahui bahwa pemberian grasi oleh presiden kepada seseorang yang mengajukan grasi kepada presiden, merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, karenanya tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.

Sebagai kepala negara, presiden memberikan wewenang memberikan pengampunan (dalam hal grasi) berupa perubahan atau peringanan atau pengurangan atau penghapusan kepada terpidana.

Pemberian grasi tersebut mewakili keputusan politik yang diambil oleh Presiden sebagai Kepala Negara Indonesia, tentu setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ini merupakan pemberian UUD 1945 kepada Presiden, yaitu Pasal 14 UUD 1945, bukan suatu kewenangan yang biasa.

Dan pemberian grasi ini bukan dijalankan dalam kaspitas sebagai Kepala Pemerintahan yang tujuannya adalah menjalankan fungsi eksekutif demi terlaksananya program-program pemerintahan, tetapi lebih merepresentasikan keputusan politik Negara Indonesia.

Maka, sebagai Kepala Negara Indonesia, presiden menjadi payung hukum dan politik bagi seluruh warga Indonesia, tanpa kecuali. Dengan payung hukum yang dimilikinya, dan dengan pemberian kewenangan grasi oleh UUD 1945 setiap warga negara yang memiliki kasus hukum, dapat mencari perlindungan dan pengampunan hukum pada Presiden.

Maka, seperti apa yang kita ketahui, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan terhadap Nasrudin. Grasi kepada Antasasi Azhar berupa pengurangan hukuman sebanyak 6 tahun. Sebelumnya, Antasari juga sudah mendapat remisi 4,5 tahun.

Dan saat diberi grasi oleh Presiden Jokowi, Antasari sudah menjalankan hukuman penjara 7,5 tahun. Sehingga, Antasari pun kini sudah menghirup udara bebas. Kalau Antasari tidak mendapat pengurangan hukuman, maka mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu baru bebas penjara tahun 2022.

Kematian Nurani Kita terhadap Hukuman Ahok

Kalau sudah demikian, bagaimana dengan kasus lainnya, seperti kasus hukum Ahok yang menjadi pusat sorotan dalam esai ini? Inilah pertanyaan yang hingga hari ini terngiang di ruang publik bangsa ini. Apakah Ahok pantas mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi? Dan sikap Ahok pun seperti dikatakan di atas, tidak mengemis bantuan dari Presiden dalam bentuk apa pun untuk meringankan kasus hukumnya, meskipun Ahok teman Presiden Jokowi.

Okelah bahwa pada dasarnya, permohonan grasi dan pemberiannya didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia, kepastian hukum dan perwujudan rasa keadilan. Lalu, apakah dengan ketiadaan niat Ahok itu kita pun berhenti sampai di situ dengan membiarkan Ahok menjalani hukuman 2 tahun penjara?

Maka, di sini ada jalan keluar yang perlu diambil adalah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atas dasar pertimbamgan aspek HAM dan Rasa Keadilan dapat memgambil inisiatif untuk meminta kepada keluarga Ahok atau Ahok supaya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden sehingga dalam waktu singkat Ahok sudah mendapatkan kemerdekaannya sebagai warga negara yang punya hak asasi yang harus dilindungi juga.

Alasan pemberian grasi kepada Ahok, itu seperti sudah dipaparkan di atas. Jadi, secara hukum Presiden Jokowi punya Hak Prerogatif dan secara Hukum pula Ahok adalah terpidana, sehingga punya hak untuk mendapatkan privilege yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang terpidana.

Jadi, yang sangat diharapkan di sini adalah adanya niat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk membantu secara tulus agar Ahok segera bebas dari hukumannya. Alasannya, tentu adalah alasan kemanusiaan.

Hukuman berupa hujatan dan cacian dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pandangan dan idealisme Ahok selama ini sudah lebih dari cukup daripada hukuman penjara itu sendiri. Syukurlah bangsa ini memiliki orang seperti Ahok yang memiliki kebesaran jiwa dan ketulusan hati dalam menerima setiap hujatan yang dilancarkan kepadanya selama ini.

Lalu, apakah kemanusiaan kita telah mati dan hati nurani kita telah beku dan kelu, sehingga membiarkan Ahok untuk menjalankan hukuman penjara selama 2 tahun. Di sinilah sebenarnya kebesaran jiwa bangsa ini sedang diuji tanpa kita semua sadarinya.

Jadi, Grasi Presiden utuk Ahok akan membuka lembaran baru penegakan hukum Indonesia yang amat positif sekaligus membuktikan hukum yang paling murni adalah berdasarkan moral kehidupan manusia yang rukun. Ya, kita tunggu saja!

Selain 'Bendera Terbalik', Polisi Ini Juga Bikin Geger SEA Games

Seorang perempuan polisi Malaysia yang ditugaskan ikut menjaga arena perhelatan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, mendadak terkenal setidaknya di kawasan Asia Tenggara.

Pasalnya, seperti diberitakan Asia One, Selasa (22/8/2017), polisi tersebut dinilai berparas jelita. Perempuan yang belum diketahui identitasnya itu menjadi terkenal setelah fotonya tengah berjaga sembari memegang senapan viral di media-media sosial negeri Jiran tersebut.
Bahkan, saking cantiknya, banyak warganet yang menyangsikan perempuan itu adalah anggota Kepolisian Diraja Malaysia.

Foto perempuan itu kali pertama dikenal publik ketika termuat dalam artikel salah satu media daring Malaysia, Berita Harian Online, Sabtu (19/8) pekan lalu.

Setelahnya, banyak warganet yang menyebar ulang foto tersebut melalui media-media sosial. Bahkan di Twitter, foto tersebut disukai lebih dari 1.000 orang dan disebar ulang oleh 2.000 warganet.

"Tangkaplah aku, dan juga tangkaplah hatiku," goda seorang warganet. “Wow, dia terlihat seksi walau memanggul senapan,” tulis yang lain.

Warganet lainnya menilai perempuan itu seharusnya menjadi model, bukan polisi. Sedangkan yang lain menyerukan agar foto perempuan itu terus disebar ulang sampai jatidirinya diketahui.




View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter

PASUKAN Petugas Khas Jenayah Terancang Polis Diraja Malaysia membuat rondaan dalam Ops Cantas Rimau sempena Sukan SEA 2017 

Pansus Angket KPK: Presiden Jokowi Bisa Saja Dipanggil

Waki Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar panitia khusus angket terhadap KPK meminta keterangan Presiden Joko Widodo terkait temuan-temuan permasalahan menyangkut kinerja KPK.

Menanggapi usulan Fahri, Wakil Ketua Panitia Khusus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan akan menampungnya.
"Ya bisa saja pemanggilan terhadap siapapun. Diundang-undang, kan, memperkenankan memanggil siapa pun dalam panitia angket ini," kata Masinton di DPR, Jakarta, Rabu (22/8/2017).

Pemanggilan presiden, kata Masinton, dapat dilakukan dalam forum rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara. Mengenai tempat pertemuan, kata Masinton, bisa diselenggarakan di DPR atau di Istana Negara.

"Itu kan teknis. Yang penting ada kesepahaman dulu bahwa kita ingin membenahi penegakan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujar politikus PDI Perjuangan.

Menurut Masinton soal tempat hanya teknis, yang terpenting lagi adalah temuan pansus harus dilaporkan kepada Presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penguatan pemberantasan korupsi.‎
"Dan ‎tentu temuan-temuan yang ada di pansus angket akan kami sampaikan kepada Presiden agar ini menjadi bahan pertimbangan kita semua untuk menuntaskan pemberantasan korupsi kita yang mandek selama 15 tahun selama ini," kata dia.

Mulutmu Harimaumu, Ruhut Dihukum MA karena 'Anak PKI'

Jakarta - Enam tahun berlalu, kasus Ruhut Sitompul akhirnya berakhir. Mantan anggota DPR Partai Demokrat itu dihukum denda Rp 131.300 dan harus meminta maaf di media massa.

Kasus bermula saat sekelompok orang menolak gelar pahlawan bagi mantan presiden Soeharto pada 2011. Ruhut, yang kala itu anggota DPR, menyebut kelompok yang menolak dengan: yang tidak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI.


Ucapan itu tidak diterima pihak yang menolak gelar pahlawan, salah satunya M Chozin Amirullah. Langkah hukum pun diambil dengan menggugat Ruhut secara perdata ke pengadilan.

Pada 17 November 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak gugatan Chozin dkk. Tidak terima, Chozin pun melayangkan banding.

Pada 16 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membalik keadaan. Ruhut, yang dikenal ceplas-ceplos, akhirnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ucapannya tersebut. Ruhut divonis merendahkan martabat dan kehormatan Chozin dkk. Oleh sebab itu, Ruhut dihukum sebesar Rp 131.300 dan meminta maaf di media nasional.

Ruhut tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ruhut Sitompul," putus majelis sebagaimana dikutip detikcom dari website MA, Selasa (22/8/2017).

Duduk sebagai ketua majelis Hamdi dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo. Atas putusan itu, Chozin mengapresiasi putusan tersebut.

"Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang telah menolak upaya kasasi Ruhut Sitompul atas dikabulkannya gugatan kami," kata Chozin.

Chozin menyatakan putusan MA tersebut pada dasarnya bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kritis atau berbeda pendapat dengan pemerintah.

"Pertama, bahwa setiap warga negara memiliki harkat, martabat dan kehormatan yang harus dihormati. Kedua, setiap sikap kritis warga masyarakat tidak boleh dilabelisasi dengan sesuatu yang merendahkan, termasuk penggunaan kata 'PKI' atau kalau sekarang 'teroris' untuk maksud menyudutkan. Ketiga, keputusan ini menunjukkan bahwa demokrasi harus dijunjung dengan sikap yang tidak merendahkan, apalagi membelenggu daya kritis masyarakat," ucap Chozin.

"Korban Novel Kirim Surat ke Jokowi bertajuk "Surat kecil untuk Wakil Tuhan", Begini Isinya!"

Para pelaku pencurian sarang burung walet menulis sebuah surat bertajuk 'Surat kecil untuk wakil Tuhan', dan menunjukkannya saat jumpa pers di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

Menurut Irwansyah Siregar, salah satu pelaku pencurian, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Surat tersebut adalah upaya mencari keadilan bagi keenam orang yang mendapatkan penyiksaan sekaligus penembakan dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, tahun 2004 silam.

Irwansyah mengaku telah mengirim surat tersebut kepada Jokowi, dan berharap bisa bertemu Jokowi hari ini.

"Saya berharap pada surat ini. Ini surat kedua untuk Presiden. Mudah-mudahan Jokowi memberi keadilan untuk rakyat kecil. Beliau kan pro rakyat kecil. Nah, kami inilah rakyat kecil," ujar Irwansyah kepada Tribunnews.com.

Isi surat itu meminta keadilan, di mana mereka merasa Novel mendapat perlakuan istimewa dari Presiden.

Novel yang sedang menjadi korban penyiraman air keras mendapatkan perhatian besar, hingga berobat ke luar negeri dan dibiayai negara. Sementara, mereka yang diduga menjadi korban dari kekejaman Novel, tidak mendapat perhatian.

Kuasa hukum keenam korban, Yuliswan, meminta Jokowi mau menerima dia dan kliennya yang sedang mencari keadilan.

"Yang terhormat Bapak Presiden, mohon terima kami. Kami mencari keadilan, jangan keadilan tajam ke bawah tumpul ke atas. Subyek hukum tidak ada bedanya," kata Yuliswan.

Novel Baswedan diduga melakukan penganiayaan dan penembakan terhadap para pelaku pencurian sarang burung walet, 2004 silam.

Novel yang kala itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu, diduga menyiksa, menyentrum kemaluan, hingga menembak kaki para pelaku.

Bahkan, terdapat korban salah tangkap serta pelaku yang meninggal dunia akibat perdarahan di kakinya.

Kelima korban penganiayaan itu berusaha mencari keadilan dengan melaporkan Novel ke Mabes Polri. Mereka juga berniat mendatangi Presiden Jokowi dan Komisi III DPR.

Kejaksaan Agung sudah menghentikan kasus dugaan penganiayaan ini pada Februari 2016. Kejagung menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP), karena alat bukti tidak cukup dan kasus sudah kedaluwarsa.

Namun, PN Bengkulu pada Maret 2016 menyatakan SKPP kasus Novel itu tidak sah. Hingga saat ini kasus tersebut masih aktif.

Mengejutkan! Begini Pengakuan Tersangka Penipuan Umroh Soal Kejahatan yang Dilakukannya

Pasangan suami istri Andika Surachman-Anniesa Hasibuan ngotot tidak bersalah saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirkrimum) Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak menyebut Andika dan Anniesa menilai perbuatan mereka tidak menipu jemaah umrah.
"Dia cerita apa yang dia lakukan. Dia tidak menyadari kalau itu penipuan. Sejauh ini dia masih menganggap bahwa yang dia lakukan itu enggak salah," ujar Herry saat rilis pengungkapan kasus First Travel di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Herry tak melihat ada raut maupun pernyataan penyesalan dari Andika-Anniesa selama proses pemeriksaan.

"Dia biasa aja," kata Herry.

Dari pemeriksaan, kata Herry, pasutri tersebut menjelaskan kronologi awal bisnisnya.

Keduanya menampik sengaja menipu puluhan ribu calon jemaah untuk memperoleh keuntungan sebesarnya guna mengimbangi gaya hidup atau lifestyle keduanya.

"Mereka cerita kalau semua ini awalnya bisnis aja," jelasnya.

"Kalau psikis, saya enggak bisa menilai. Tapi, kalau secara fisik, OK lah," tambah Herry.

Andika dan Anniesa disangkakan melakukan penipuan dan penggelepan disertai pencucian uang dalam bisnis perjalanan umrah bermodus promo murah perusahaan First Travel miliknya.


Sebanyak 58.682 calon jemaah menjadi korban aksi nakal pasutri tersebut lantaran gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetorkan dana Rp 14,3 juta plus biaya tambahan carter pesawat Rp 2,5 juta per orang.
Kepolisian memperkirakan kerugian calon jemaah mencapai Rp 848.700.100.000.

Jumlah tersebut belum termasuk utang-utang yang belum dibayar First Travel ke sejumlah pihak.

Herry mengatakan, agen perjalanan itu belum membayar provider tiket penerbangan sebesar Rp 85 miliar. Kedua tersangka juga belum membayar tiga hotel di Mekkah dan Madinah dengan total Rp 24 miliar.

"Utang pada provider visa untuk menyiapkan visa jemaah sebesar Rp 9,7 miliar. Beberapa provider merasa dibohongi," kata Herry.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, bagi pihak yang merasa dirugikan karena piutang, bisa mengajukan laporan secara perdata.

"Untuk proses perdata bisa secara simultan dilakukan. Silakan para pihak yang berkepentingan bisa ajukan secara simultan," kata Setyo.

Dalam kasus ini, Direktur Utama First Travel Andika Surachman merupakan pelaku utama dalam melakukan penipuan dan penggelapan uang. Ia dibantu istrinya, Anniesa Hasibuan dan adik iparnya, Siti Nuraidah Hasibuan.

Modusnya, yakni menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tersebut, para calon jemaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan.

Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Para tersangka juga memberikan promosi dengan biaya murah di bawah ketetapan Kementerian Agama, yakni Rp 14,3 juta. Ia menjanjikan para pelanggannya mendapatkan fasilitas VIP meski membayar murah.


MA Tolak Kasasi Soal Sebutan 'Anak PKI', Ruhut Sitompul: Sabar Aja

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Ruhut Sitompul, terkait kasus penghinaan sebutan 'anak PKI' terhadap sejumlah aktivis. Namun demikian, mantan Anggota DPR RI itu mengatakan jika putusan MA belum inkrah.

"Tapi itu kan belum inkrah ya, jadi biarlah pengacara aku yang komentar, jangan aku. Nanti kan aku membela diri Bos, sabar aja," kata Ruhut dikutip dari detikcom, Selasa Malam (22/8).
Sementara itu, kasus tersebut sudah bergulir sejak tahun 2010 silam. Pada saat itu, Ruhut menyatakan bahwa "Yang tak setuju Soeharto jadi pahlawan cuma anak PKI".

Sejumlah orang yang tak setuju Soeharto jadi pahlawan pun meradang. Mereka melaporkan Ruhut Sitompul atas pernyataan itu. Sejumlah orang yang melaporkan Ruhut diantaranya ada M Chozin Amirullah (mantan Ketua PB HMI 2009-2011) dan almarhum Chris Siner Key Timu.

Awalnya, gugatan perdata Nomor: 10/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan No. 343/PDT/2012/PT.DKI tertanggal 16 Oktober 2012, mengabulkan gugatan para aktivis.

Disisi lain, pihak penggugat M Chozin mengapresiasi langkah MA yang menolak kasasi Ruhut Sitompul. "Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang telah menolak upaya Kasasi Ruhut Sitompul atas dikabulkannya gugatan kami," tukasnya.

Ahok Bisa Dapat Grasi dari Presiden Jokowi, Jika...

Presiden Joko Widodo pernah memberikan grasi kepada terpidana Antasari Azhar. Presiden mengabulkan permohonan grasi mantan Ketua KPK itu pada Senin (23/1/2017) yang lalu. Dengan pengabulan permohonan grasi ini maka status hukum Antasari menjadi bebas murni. Lalu, bagaimana dengan nasib mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok? Apakah Ahok juga akan mengalami nasib yang sama seperti Antasari Azhar? Lantas, bagaimana upaya hukum dan syarat mengajukan grasi bagi calon pemohon?

Praktisi Hukum dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, Presiden Joko Widodo bisa saja menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi atau pengampunan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Bisa saja Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya, memberikan grasi atau pengampunan kepada Ahok, baik berupa perubahan, pengurangan, peringanan masa hukumannya atau penghapusan pelaksanaan hukuman bagi seorang narapidana. Namun, persoalannya sekarang adalah apakah Ahok atau Keluarganya mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden Jokowi atau tidak," kata Petrus Selestinus kepada Netralnews.com, di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurutnya, jika Ahok atau Keluarga Ahok mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, maka hal itu sangat dimungkinkan karena pemidanaan terhadap Ahok adalah 2 tahun penjara. Alasannya, saat ini tenaga dan pikirannya Ahok sangat dibutuhkan oleh negara dalam bidang pembangunan kota metropolitan di Indonesia. Karena memang Ahok sangat memenuhi kreteria, ujarnya.

"Ya, pada dasarnya permohonan grasi dan pemberiannya didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia, kepastian hukum dan perwujudan rasa keadilan. Karena itu Menteri Hukum dan Ham atas dasar pertimbamgan aspek HAM dan Rasa Keadilan dapat memgambil inisiatif untuk meminta kepada keluarga Ahok atau Ahok supaya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden sehingga dalam waktu singkat Ahok sudah mendapatkan kemerdekaannya sebagai warga negara yang punya hak asasi yang harus dilindungi juga," imbau Petrus Selestinus.

"Jadi, secara hukum Presiden Jokowi punya Hak Prerogatif dan secara Hukum pula Ahok adalah terpidana, sehingga punya hak untuk mendapatkan privilege yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang terpidana," tutup advokat senior Petrus Selestinus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok dihukum 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

"Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama," kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Adapun, kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."

"Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51," tegas hakim yang akhirnya memvonis 2 tahun penjara kepada Basuki Tjahaja Purnama,alias Ahok.

Kini, mantan Bupati Belitung Timur dan mantan Wakil Gubernur serta Gubernur DKI Jakarta itu tengah menjalani hukuman di rumah tahanan Mako Brimob Depok, Jawa Barat.
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer