5 Fakta Sidang Perdana Buni Yani, Nomor 3 Curahan Hati Buni Yani

Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tersangka, Buni Yani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Selasa (13/6/2017).

Buni Yani sang tersangka terlihat hadir di Pengadilan Negeri dengan mengenakan kemeja putih dan menggunakan mobil Elf sekitar pukul 08.10 WIB. Saat
Dalam sidang perdananya tersebut, Buni Yani akan diadili perihal unggahan penggalan video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al Maidah ayat 51.

Dalam kasus ini, Ahok pun sudah divonis dua tahun penjara karena kasus penistaan agama saat mengutip surat tersebut.

Fakta-fakta Sidang Kasus Video Penistaan Agama, No 3 Buni Yani Ungkap soal Fitnah Ahok!

Mengutip dari Kompas.com, sidang Buni dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim M Sapto dengan anggota M. Razzad, Tardi, Judjianto, Hadi Laksana, dan I Dewa Gede Suarditha.

Sementara di luar pengadilan pun, puluhan orang dari Aliansi Pergerakan Islam (API), mendatangi halaman depan PN Bandung untuk mengawal sidang Buni Yani.

Puluhan polisi sudah berjaga di sekitar lokasi sidang.

Pengamanan yang dilakukan mulai dari jalur akses menuju lokasi sidang, pintu masuk, pintu masuk ke gedung sidang, pintu masuk ke ruang sidang, dan di dalam ruang sidang.

Berikut tim TribunWow.com menghimpun fakta-fakta yang terjadi sepanjang persidangan Buni Yani berlangsung melansir dari Kompas.com!

Simak selengkapnya di sini!

1. Buni Yani ternyata didampingi 29 pengacara

Melansir dari Kompas.com, sidang yang dipimpin oleh M. Sapto itu beragendakan pembacaan dakwaan.

Isi dakwaan tersebut adalah seputar pengunggahan potongan video sambutan Ahok saat melakukan kunjugan kerja di Pulau Pramuka, Kelurahan Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk program kerja sama Pemrpov DKI Jakarta dengan Alumni Sekolah Tinggi Perikanan (STP).

Saat sidang berlangsung, diketahui sebanyak 29 penasihat hukum mendampingi Buni Yani dalam proses peradilan tersebut.

Saat sidang berlangsung, sayup-sayup terdengar teriakan massa demonstran di luar gedung mengiringi pembacaan dakwaan.

Ratusan anggota polisi pun sudah berjaga di luar gedung dan juga di dalam ruang sidang.

Aparat yang diterjunkan di sidang perdana di antaranya, 260 personel dari Polda Jawa Barat dan 273 personel dari Polrestabes Bandung.

2. Sidang Buni Yani sempat dipindahkan ke Gedung Arsip Kota Bandung!

Persidangan kasus Buni Yani pun sempat dipindah ke Gedung Arsip Daerah Kota Bandung di Jalan Seram.

Melansir dari Kompas.com, Keputusan itu muncul dalam sidang yang awalnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jakab LRE Martadinata.

Pemindahan ruang sidang tersebut merupakan permintaan yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan ingin ruang sidang yang lebih kondusif.

"Kita mengajukan memindahkan tempat sidang ke tempat yang kondusif. Selanjutnya saya serahkan kepada yang mulia. Mengingat di Jalan Riau (Martadinata) cukup padat, jalur wisata, sehingga berpotensi menggangu keramaian, " ucap salah seorang JPU.

Namun, sebelumnya, pemindahan ruang sidang tersebut sudah direncanakan karena tim JPU mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan Polrestabes Bandung.

Tim JPU tersebut mengatakan bahwa memang benar sudah berkoordinasi meminta majelis memindahkan ke gedung perpustakaan di Gedung Arsip Daerah Kota Bandung, yang dipindah juga hanya ruang sidangnya saja.

Ketua Majelis Hakim M. Sapto menilai permintaan tersebut cukup wajar karena selain berpotensi mengundang keramaian, kondisi ruang sidang di PN Bandung juga cukup terbatas.

"Menanggapi permintaan JPU di ruang ini sudah terjadwal untuk sidang, jadi memang padat sekali, PN bandung kekurangan ruang sidang. Jadi kami memutuskan ruangan sidang dipindahkan ke Jalan Seram kira-kira dekat (Gor) Saparua," ujar M. Sapto

3. Curahan hati Buni Yani yang merasa dipersulit

Setelah melewati sidang perdananya, Buni Yani mengaku kecewa dengan keputusan Ketua Majelis Hakim yang mengabulkan permintaan JPU terkait pemindahan ruang sidang.

Kembali melansir dari Kompas.com, saat ditemui wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya merasa dipersulit karena adanya pemindahan ruang sidang tersebut.

"Saya keberatan majelis hakim, apa harus dipindahkan ke Depok lagi karena ini menyulitkan saya," ucap Buni dalam sidang perdananya, Selasa (13/6/2017) pagi.

Hal tersebut ia nilai mempersulit dirinya terlebih ia harus berpisah dengan keluarga lantaran menjalani sidang.

"Ini sangat memberatkan dan maaf ya, Kawan-kawan, saya kok merasa dipersulit begitu ya. Kan saya harus berpisah sama keluarga enggak bisa saya berangkat pagi Senin saya harus menginap berangkat hari Senin dari sana (Depok). Kalau saya berangkat Selasa pagi kan tidak terkejar jadi itu poin saya," ujar Buni.

"Kalau di sini dipindahkan ke tempat lain mendingan balik lagi ke Depok ya biar tidak memberatkan kami. Satu soal biaya yang kedua yang tidak ternilai adalah saya dengan keluarga yang harus berpisah ini Sangat memberatkan," tambahnya.

4. Buni Yani merasa Ahok sudah dipenjara, seharusnya kasus yang menyeretnya ini dihentikan

Sesaat setelah sidang selesai, Buni pun langsung menghampiri massa pendukungnya yang sudah hadir dan setia menunggunya sejak pagi hari.

Ia langsung diminta untuk naik ke atas mobil bak terbuka dan berorasi.

Melansir dari Kompas.com, dengan menggunakan mikrofon ia membuka orasinya dengan mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang sudah hadir untuknya.

"Terima kasih kepada teman-teman yang telah membela keadilan dan melawan kezaliman. Kita akan selalu mengawal NKRI untuk menuntut keadilan setegak-tegaknya di Indonesia karena kita cinta demokrasi kita cinta negara ini dan kita harus melawan kezaliman," ucap Buni

Bahkan, ia merasa kasusnya tersebut harus dihentikan karena Ahok telah terbukti salah dan dipenjara.

"Nah sekarang seperti dikatakan tadi sebetulnya ketika Pak Gubernur Ahok sudah dipenjara maka seharusnya kasus saya dihentikan. Tetapi mengapa sekarang kasus saya dinaikkan ke pengadilan? ini amat tidak masuk akal. Logika hukumnya di mana?," ujar Buni dengan nada lantang.

Dengan ditetapkannya Ahok sebagai terdakwa, lanjut Buni, itu menjadi fakta hukum bahwa tudingan terhadapnya terbantahkan.

"Karena Pak Ahok itu sudah dipenjara dulu saya didakwakan ditersangkakan seolah karena saya memfitnah Ahok. Lalu Pak Ahok menjadi terdakwa, fakta hukum mengatakan bahwa Ahok sudah masuk penjara. Artinya saya tidak memfitnah tidak menistakan agama," ungkapnya.

5. Buni Yani didakwa telah melanggar dua pasal

Dalam sidang perdana ini, Buni Yani didakwa oleh JPU dengan dua pasal.

Pertama adalah Pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melansir dari Kompas.com, ia dianggap telah mengubah, merusak, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain ataupun publik berupa video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Andi Muh Taufik mengatakan bahwa Buni Yani terbukti telah mengunduh video sambutan Ahok dalam kegiatan ke Pulau Seribu pada 6 Oktober 2016 melalui Youtube.

Video tersebut berjudul '27 Sept 2016 Gub Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dlm rangka Kerja Sama dgn STP" dengan durasi 1 jam 48 menit dan diunggah oleh akun resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemrpov DKI Jakarta.

"Terdakwa menggunakan handphone merk Asus Zenfone 2 warna putih, telah mengunduh video berjudul '27 Sept 2016 Gub Basuki T. Purnama ke Kepulauan Seribu dalam rangka kerjasama dengan STP'. Kemudian tanpa seizin Diskominfo DKI Jakarta, terdakwa mengurangi durasi rekaman," ungkap Andi.

Andi kembali menjelaskan bahwa Buni Yani pun telah memotong video tersebut secara siginifikan hingga berdurasi 30 detik, dari menit ke 24 sampai menit 25 yang diunggah oleh Buni di akun Facebook dan di-posting laman dindingnya (wall).

Buni Yani juga dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang-undang RI nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 45 huruf A ayat 2 Undang-undang RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11/2008.

Dikatakan terdakwa telah menghilangkan kata 'pakai' dan menambahkan keterangan "Penistaan Terhadap Agama dengan penjelasan Pemilih Muslim serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik" tanpa seizin Diskominfo DKI.

"Sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap saksi Ir Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beretnis (ras) Tionghoa dan beragama non-Islam (beragama Kristen)," ujar Andi.

"Dengan tambahan caption tersebut mengakibatkan adanya reaksi dari masyarakat, khususnya umat Islam yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan yang menjurus pada terganggunya kerukunan antar-umat beragama di Indonesia," jelasnya.

Viral Surat Netizen Apa Kami Harus Menyesal Mendukung Ahok?

Untuk kelanjutan kasus ini, Ketua Majelis Hakim M. Sapto mengatakan bahwa sidang lanjutan akan digelar pada Selasa, 20 Juni 2017.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki tugas menyelesaikan perkara tersebut minimal selama 5 bulan.

Seperti diberitakan, Buni Yani disangkakan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp 1 miliar lantaran mem-posting video yang diduga berisi ujaran kebencian.

Dalam unggahan itu, Buni menyertakan keterangan yang dianggap kontroversial ketika Ahok menyebutkan surat Al - Maidah ayat 51.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer