Pemerintah Dinilai Lamban Tindaklanjuti Pembubaran HTI, Ini Saran GP Ansor

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Pemerintah terlalu lama dan lamban menindaklanjuti pembubaran dan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme hukum sehingga HTI tetap melakukan aktivitasnya.

Bahkan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengkritik sikap Pemerintah yang terkesan membiarkan masalah krusial ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
Menurut Yaqut, sejak diumumkannya pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, hingga kini tidak ada perkembangan berarti terkait langkah hukum yang harus ditempuh setelah itu.

“Pemerintah sepertinya cuek saja. Sampai hari ini, kita tidak mendengar langkah pemerintah menindaklanjutinya dengan proses hukum selanjutnya. Masyarakat di bawah bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah itu niat atau tidak membubarkan HTI yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Yaqut dalam rilis yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat.

Gus Yaqut, demikian Ketua Umum GP Ansor itu disapa, mengatakan lebih jauh bahwa pemerintah selalu berdalih masih melakukan kajian terkait mekanisme pembubaran HTI.

Memang, katanya, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2013, pembubaran ormas harus dilakukan melalui menkanisme pengadilan.

Namun, menurut dia, jika Pemerintah berkeinginan kuat membubarkan HTI, mala Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur ormas dapat digunakan.

“Pemerintah kan bisa menggunakan mekanisme Perppu tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Kalau lewat pengadilan prosesnya sangat lama. Sebenarnya ini soal keberanian saja," ujarnya.

Intinya, kata Yaqut, Pemerintah harus berani melakukan terobosan dan jangan hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik jangka pandek. "Ini soal bangsa dan negara," tandasnya.

Langkah pembubaran secara hukum HTI melalui Perppu tersebut, lanjutnya, harus segera diputuskan karena sudah sangat mendesak.

Tapi, tegasnya lagi, karena tidak ada langkah hukum pembubaran HTI, maka organisasi yang masuk ke Indonesia sejak 1980 itu tetap melakukan aktivitas mereka secara massif.

“Contohnya, ada kampus swasta besar di Semarang yang secara resmi mengundang tokoh HTI untuk berceramah dalam rangka halalbihalal. Padahal jelas-jelas pemerintah melalui Mendikti Ristek sudah me-warning kampus untuk tidak memberikan ruang bagi kegiatan yang dapat menumbuhkan benih radikalisme. Ceramah-ceramah orang HTI kan anti-Pancasila,” ujarnya.

Karena itu, dia menegaskan, GP Ansor mendesak Pemerintah untuk segara mengambil sikap tegas dengan menerbitkan Perppu tentang Ormas yang dapat digunakan sebagai landasan untuk membubarkan HTI.

“Pasalnya, HTI ini keinginannya tunggal, yaitu merebut kekuasaan. Menggantikan kekuasaan yang telah disepakati semua elemen bangsa ini menjadi negara bentuk baru yaitu Khilafah Islamiyah,” tukas Gus Yaqut.

HTI, masih kata Yakut, juga menolak demokrasi yang merupakan sistem politik yang digunakan di Indonesia. Anehnya, sambungnya, meski menolak demokrasi, HTI menginginkan kekuasaan.

“Tidak ada cara lain jika sudah demikian, jalan yg diambil pasti makar, kudeta. Sebelum HTI punya kemampuan melakukan kudeta, bubarkan dulu,” tegasnya.





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer