Grasi Antasari dan Kematian Nurani Kita atas Hukuman Ahok

Tidak dapat dimungkiri bahwa hukum kita baik dalam teori maupun dalam implementasi teori di lapangan, masih memiliki banyak masalah. Keadilan hukum yang dirindukan oleh setiap warga bangsa ini pun, kadang-kadang terasa begitu jauh dari kerinduan itu.

Setali tiga uang dengan kehidupan politik di negeri ini, yang tidak kalah atau berbeda dengan praktek penegakan hukum kita. Baik dalam sistem dan pelaksanaan pemilu dan pilkada maupun dalam kehidupan politik secara keseluruhan.
Karena itu setiap kasus hukum yang ada dan dalam penyelesaiannya, selalu menimbulkan wacana atau keributan di ruang publik bangsa ini. Ketidakpuasan-ketidakpuasan selalu saja terjadi, sehingga ekspresi ketidakpuasan dalam berbagai macam cara dan bentuk pun seperti tidak pernah berhenti.

Kalau dirunut ke belakang, terdapat begitu banyak kasus hukum yang tidak berhenti begitu saja di meja pengadilan, tetapi melahirkan begitu banyak sorotan dan kritik, yang tidak lain merupakan ekspresi ketidakpuasan itu.

Antara Grasi Antasari dan Problem Hukum Ahok

Judul esai di atas, tidak bermaksud untuk memberikan suatu provokasi kepada pihak mana pun dalam kaitan dengan pemberian grasi kepada Antasari Azhar oleh Presidan Jokowi pada Senin (23/1/2017).

Sebagaimana diketahui, Antasari Azhar mendapat hukuman penjara 2 tahun atas kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Sukarnaen, karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan terhadap Direktur PPT Putra Rajawali Banjaran.

Penulis juga tidak bermaksud untuk memberikan tekanan kepada pihak mana pun supaya mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera diberikan grasi juga. Apalagi Ahok sendiri seperti kita ketahi, dirinya tidak mengemis keringanan hukum dari Presiden Jokowi, meskipun dirinya adalah teman Jokowi karena pernah menjadi wakil gubenur DKI Jakarta tataka Jokowi menjadi gubernur DKI sebelum menjadi Presiden.

Meskipun harus diakui bahwa sampai hari ini masih banyak pihak yang menginginkan agar Ahok juga harus diberikan grasi oleh Presiden Jokowi. Adapun pihak yang mengharapkan agar Ahok juga diberi grasi itu memiliki banyak alasan, di antaranya karena Ahok sangat dibutuhkan kehadirannya untuk membangun Jakarta.

Karena untuk membangun Jakarta ke depan, oleh banyak kalangan dirasakan akan lebih bergairah jika ada kontribusi dari mantan bupati Belitung itu. Dan tidak dapat disangkal memang bahwa pemikiran-pemikiran dan pengalaman Ahok dalam membangun Jakarta, dari kapabilitas Ahok memang benar-benar tidak diragukan oleh pihak mana pun.

Apalagi, pertama, hukuman penjara yang diterima Ahok hanya 2 tahun. Kedua, kebenaran dalam pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok, apa itu benar-benar bermaksud menista agama seperti dituduhkan itu atau bukan, sebenarnya sampai hari ini masih dalam koridor kontroversi.

Meskipun dari perspektif material hukum yang didakwakan kepada Ahok (maaf saya bukan ahli hukum) memang memenuhi syarat untuk mendapat hukuman penjara selama 2 tahun. Namun, harus diakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima keputusan hakim 2 tahun penjara bagi Ahok, dan masih menginginkan agar Ahok bebas.

Mereka berpendapat bahwa keputusan pemenjaraan Ahok lebih sebagai upaya untuk meredam emosi massa yang membludak pada waktu itu. Atau, berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana kita dapat melihat persoalan itu secara lebih detail dari perspekti pemberian grasi presiden, apakah memang mungkin atau wajib atau seharusnya diberikan kepada Ahok?

Seputar Grasi Presiden

Seperti diketahui bahwa pemberian grasi oleh presiden kepada seseorang yang mengajukan grasi kepada presiden, merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, karenanya tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.

Sebagai kepala negara, presiden memberikan wewenang memberikan pengampunan (dalam hal grasi) berupa perubahan atau peringanan atau pengurangan atau penghapusan kepada terpidana.

Pemberian grasi tersebut mewakili keputusan politik yang diambil oleh Presiden sebagai Kepala Negara Indonesia, tentu setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ini merupakan pemberian UUD 1945 kepada Presiden, yaitu Pasal 14 UUD 1945, bukan suatu kewenangan yang biasa.

Dan pemberian grasi ini bukan dijalankan dalam kaspitas sebagai Kepala Pemerintahan yang tujuannya adalah menjalankan fungsi eksekutif demi terlaksananya program-program pemerintahan, tetapi lebih merepresentasikan keputusan politik Negara Indonesia.

Maka, sebagai Kepala Negara Indonesia, presiden menjadi payung hukum dan politik bagi seluruh warga Indonesia, tanpa kecuali. Dengan payung hukum yang dimilikinya, dan dengan pemberian kewenangan grasi oleh UUD 1945 setiap warga negara yang memiliki kasus hukum, dapat mencari perlindungan dan pengampunan hukum pada Presiden.

Maka, seperti apa yang kita ketahui, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan terhadap Nasrudin. Grasi kepada Antasasi Azhar berupa pengurangan hukuman sebanyak 6 tahun. Sebelumnya, Antasari juga sudah mendapat remisi 4,5 tahun.

Dan saat diberi grasi oleh Presiden Jokowi, Antasari sudah menjalankan hukuman penjara 7,5 tahun. Sehingga, Antasari pun kini sudah menghirup udara bebas. Kalau Antasari tidak mendapat pengurangan hukuman, maka mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu baru bebas penjara tahun 2022.

Kematian Nurani Kita terhadap Hukuman Ahok

Kalau sudah demikian, bagaimana dengan kasus lainnya, seperti kasus hukum Ahok yang menjadi pusat sorotan dalam esai ini? Inilah pertanyaan yang hingga hari ini terngiang di ruang publik bangsa ini. Apakah Ahok pantas mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi? Dan sikap Ahok pun seperti dikatakan di atas, tidak mengemis bantuan dari Presiden dalam bentuk apa pun untuk meringankan kasus hukumnya, meskipun Ahok teman Presiden Jokowi.

Okelah bahwa pada dasarnya, permohonan grasi dan pemberiannya didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia, kepastian hukum dan perwujudan rasa keadilan. Lalu, apakah dengan ketiadaan niat Ahok itu kita pun berhenti sampai di situ dengan membiarkan Ahok menjalani hukuman 2 tahun penjara?

Maka, di sini ada jalan keluar yang perlu diambil adalah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) atas dasar pertimbamgan aspek HAM dan Rasa Keadilan dapat memgambil inisiatif untuk meminta kepada keluarga Ahok atau Ahok supaya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden sehingga dalam waktu singkat Ahok sudah mendapatkan kemerdekaannya sebagai warga negara yang punya hak asasi yang harus dilindungi juga.

Alasan pemberian grasi kepada Ahok, itu seperti sudah dipaparkan di atas. Jadi, secara hukum Presiden Jokowi punya Hak Prerogatif dan secara Hukum pula Ahok adalah terpidana, sehingga punya hak untuk mendapatkan privilege yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang terpidana.

Jadi, yang sangat diharapkan di sini adalah adanya niat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk membantu secara tulus agar Ahok segera bebas dari hukumannya. Alasannya, tentu adalah alasan kemanusiaan.

Hukuman berupa hujatan dan cacian dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pandangan dan idealisme Ahok selama ini sudah lebih dari cukup daripada hukuman penjara itu sendiri. Syukurlah bangsa ini memiliki orang seperti Ahok yang memiliki kebesaran jiwa dan ketulusan hati dalam menerima setiap hujatan yang dilancarkan kepadanya selama ini.

Lalu, apakah kemanusiaan kita telah mati dan hati nurani kita telah beku dan kelu, sehingga membiarkan Ahok untuk menjalankan hukuman penjara selama 2 tahun. Di sinilah sebenarnya kebesaran jiwa bangsa ini sedang diuji tanpa kita semua sadarinya.

Jadi, Grasi Presiden utuk Ahok akan membuka lembaran baru penegakan hukum Indonesia yang amat positif sekaligus membuktikan hukum yang paling murni adalah berdasarkan moral kehidupan manusia yang rukun. Ya, kita tunggu saja!





Loading...
loading...
loading...
Warning!!!situs ini hanya bertujuan untuk menyampaikan berita dari situs-situs berita yang ada di indonesia. Situs ini tidak membuat berita sendiri, situs ini hanya mempermudah para perselancar internet untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang ada di indonesia. Di akhir artikel berita, Kami menanamkan "Link Sumber" untuk mengetahui sumber tersebut berasal. Terimakasih ;)

Populer